9 Element of Journalism

9 ELEMENTS OF JOURNALISM

1. JOURNALISM FIRST OBLIGATION IS TO THE TRUTH

Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran (Pada elemen pertama jurnalisme harus menjujung kebenaran. Tidak boleh ada berita yang ditambah atau dikurangi)

2. ITS FIRST LOYALTY IS TO CITIZENS

Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. (Sedangkan loyalitas pada warga, jurnalisme harus mengutamakan warga. Jadi kebutuhan warga harus diutamakan)

3. ITS ESSENCE IS A DISCIPLINE OF VERIFICATION

Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
(Disiplin dari verifikasi adalah jurnalisme harus menguji kepastian dari berita yang akan kita tulis. Jadi mengecek kebenaran dan kepastian dari peristiwa yang telah terjadi).

4. ITS PRACTITIONERS MUST MAINTAIN AN INDEPENDENCE FROM THOSE THEY COVER

Pada praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (Jurnalisme harus menjaga independensi sumber berita, karena Identitas sumber berita merupakan hal vital dalam jurnalisme)

5. IT MUST SERVE AS AN INDEPENDENT MONITOR OF POWER

Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. (Jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan maksudnya jurnalisme itu bisa memantau kekuasaan seseorang. Apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang mencurigakan bisa segera diketahui)
6. IT MUST PROVIDE A FORUM FOR PUBLIC CRITICISM AND COMPROMISE
Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. (Jurnalisme harus membuat forum publik untuk menampung usul-usul dari masyarakat, maupun kritik dan dukungan)

7. IT MUST STRIVE TO MAKE SIGNIFICANT INTERESTING AND RELEVAN
Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan. (Berupaya membuat hal menarik, penting dan relevan agar warga yang membaca berita tersebut tidak bosan dan dapat menangkap maksudnya tanpa bertele-tele)

8. IT MUST KEEP THE NEWS COMPREHENSIVE AND PROPORSIONAL

Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
(Menjaga berita agar komprehensif dan proporsional. Isi berita dapat dipertanggung jawabkan dan susunan berita nya teratur)
9. ITS PRACTITIONERS MUST BE ALLOWED TO EXERCISE THEIR PERSONAL CONSCIENCE

Pada praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.
(Dalam bertugas para jurnalis harus menggunakan hati nuraninya. Maksudnya apabila berita tersebut kurang berkenan untuk ditampilkan karena menyangkut kepentingan seseorang, di sisi lain berita tersebut layak untuk diketahui oleh masyarakat luas. Maka jurnalis harus menggunakan hati nurani nya)

(BILL KOVACH AND TOM ROSENTHIEL)

Televisi dan Proses Pembelajaran Anak

Oleh DEDE MULKAN

email: dekans@rad.net.id

TELEVISI dituding sebagai penyebab utama rendahnya minat baca pada anak-anak. Kebiasaan anak menonton televisi jauh lebih besar ketimbang kebiasaan anak-anak membaca buku. Memang jika dilihat dari jam tayang acara di televisi, umumnya tayangan-tayangan untuk anak hampir berbarengan dengan waktu belajar mereka. Contohnya, ada stasiun televisi memutar acara anak pada pukul 14.00 WIB, saat anak-anak harus tidur siang. Ada juga stasiun televisi menyajikan acara anak pada pukul 17.30 WIB sampai 19.30 WIB, saat di mana anak harus belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan konsentrasi anak terpecah, antara ingin menonton dan keharusan untuk belajar.

Menonton TV merupakan pekerjaan tanpa akhir, tanpa tujuan, dan tak bikin “kenyang”. Tidak seperti makan dan tidur yang bisa bikin perut kenyang dan tidak capek, menonton TV tidak ada ujungnya. “TV membuat anak ingin terus menonton tanpa pernah merasa puas,” ungkap Susan R. Johnson, M.D., dokter spesialis anak asal San Francisco dan pernah mendalami ilmu kesehatan anak yang berkaitan dengan perilaku dan perkembangan.

Melihat perkembangan sekarang ini, menurut George Gerbner dalam Mulyana (1997), televisi memang telah menjadi “agama baru”. Menggeser agama-agama tradisional. Khotbahnya didengar dengan penuh keharuan dan disaksikan penuh hikmat oleh jemaat yang lebih besar daripada jemaat mana pun.

Bila ditarik ke belakang, pemeriksaan terhadap isi pesan televisi dilakukan karena adanya kepercayaan yang tinggi bahwa media –terutama televisi– memiliki pengaruh kuat pada penontonnya. Dalam kajian komunikasi yang klasik dan dominan, “pengaruh media” mengalami pasang surut. Akan tetapi, secara umum, teori efek media telah beranjak dari limited-effects tahun 1950-1960-an ke powerful-effects tahun 1980-1990-an. Alhasil, sebagian besar ahli komunikasi masa kini, percaya media memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi khalayak.

Menurut data penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, anak usia satu tahun yang mengonsumsi televisi selama tiga jam sehari dapat stimulus berlebihan. Akibatnya, anak terganggu konsentrasinya dan tidak fokus saat mengerjakan sesuatu. Pada anak usia di bawah lima tahun, stimulus akan diterima oleh sistem limbic. Reaksinya ialah menyerang balik atau takut. Muncullah sifat agresif atau impulsif, termasuk mengikuti adegan-adegan berbahaya di televisi.

Menarik sekali memerhatikan angka-angka statistik. Di Amerika Serikat jika seorang anak telah menamatkan SMA, ia telah menghabiskan waktu sekitar 15.000 jam untuk menonton televisi. Jumlah waktu tersebut lebih banyak daripada yang dipakainya untuk kegiatan apa pun kecuali tidur.

Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau setiap anak rata-rata menonton televisi selama 3 jam sehari maka dalam setahun ia sudah menghabiskan waktu sekitar 1.095 jam. Dan kalau ia sudah mulai menonton sejak umur 4 atau 5 tahun, maka pada waktu ia lulus SMA, sama seperti di Amerika, ia juga sudah menghabiskan sekitar 15.000 jam untuk nonton televisi. Tetapi kita patut bersyukur karena ditinjau dari segi moral dan sadisme, televisi Indonesia masih relatif jauh lebih baik daripada siaran di Amerika atau di negara yang sudah maju. Walaupun dalam beberapa hal kualitas tontonan yang ditayangkan televisi Indonesia, umumnya masih jauh dari keberpihakannya kepada anak-anak.

Dari penelitian terhadap 260 anak-anak sekolah dasar di Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) membuktikan, televisi ternyata medium yang banyak ditonton dengan alasan paling menghibur. Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tak mungkin diisolasi dari tayangan televisi. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan acara anak-anak di seluruh televisi swasta hanya 32 jam dari kebiasaan anak-anak Indonesia menonton selama 68 jam dalam sepekan. Ini berarti selama 36 jam anak-anak menonton acara televisi yang sebenarnya tidak pantas ditonton oleh mereka.

Kendati bukan media interaktif bagi anak-anak, televisi termasuk medium yang sangat diminati. Hal tersebut karena televisi bersifat audio visual, mampu menghadirkan kajadian, peristiwa, atau khayalan yang tak terjangkau panca indera dalam ruangan atau kamar anak-anak. Televisi juga mampu mengingat 50 persen dari apa yang mereka lihat dan dengar kendati ditayangkan sekilas.

Posisi anak-anak atas tayangan televisi memang sangat lemah. Hal ini berkaitan dengan sifat anak yang di antaranya: pertama, anak sulit membedakan mana yang baik atau buruk serta mana yang pantas ditiru atau diabaikan. Kedua, anak tak memiliki self-censorship dan belum memiliki batasan nilai. Ketiga, anak nonton bersifat pasif dan tidak kritis. Akibatnya, semua yang ditayangkan akan dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Jika kita tarik benang merah antara kebiasaan menonton televisi dan proses belajar pada diri anak-anak, sebenarnya televisi dapat pula berfungsi sebagai media pendidikan. Pesan-pesan edukatif baik dalam aspek kognitif, apektif, ataupun psikomotor bisa dikemas dalam bentuk program televisi.

Secara lebih khusus televisi dapat dirancang/dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pesan-pesan instruksional, seperti percobaan di laboratorium, yang dapat diperlihatkan melalui tayangan televisi. Keuntungan lain, televisi bisa memberikan penekanan terhadap pesan-pesan khusus pada peserta didik, misalnya melalui teknik close-up, penggunaan grafis/animasi, sudut pengambilan gambar, teknik editing, serta trik-trik lainnya yang menimbulkan kesan tertentu pada sasaran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Media televisi dapat menyajikan pesan/objek yang sebenarnya termasuk hasil dramatisir secara audio visual dan unsur gerak (live) dalam waktu bersamaan (broadcast). Pesan yang dihasilkan televisi dapat menyerupai benda/objek yang sebenarnya atau menimbulkan kesan lain. Oleh karena itu, media ini memiliki potensi besar dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat.

Dalam teori Cultivasi, disebutkan bahwa anak-anak meniru apa yang dilihatnya, baik dalam keseharian maupun dalam media massa. Media lah yang telah membentuk sebagian dari kepribadian anak-anak. Jika media televisi secara gamblang menyajikan adegan-adegan visual dalam program untuk anak-anak, maka dari situlah pada mulanya anak-anak melakukan proses peniruan. Artinya, dengan kondisi seperti itu, maka sangatlah ideal jika televisi menjadikan dirinya sebagai salah satu media pembelajaran yang positif bagi anak-anak.

Sementara itu, karena persaingan di antara stasiun televisi semakin ketat, para pengelola stasiun televisi bersaing menyajikan acara-acara yang digemari penonton, tanpa memerhatikan dampak negatif dari tayangan tersebut. Gencarnya tayangan televisi yang berbau kekerasan, konsumtif, sadisme, erotik, bahkan sensual, telah menimbulkan kekhawatiran para orang tua. Kondisi seperti itu sangatlah wajar, karena kini anak-anak bisa menyaksikan acara televisi setiap saat. Tindak kekerasan dan perilaku negatif lainnya yang kini cenderung meningkat pada anak/remaja langsung menuding televisi sebagai biang penyebabnya, termasuk yang terakhir, televisi dituding sebagai penyebab rendahnya minat baca anak-anak. Tidak sedikit para orang tua mencaci maki/protes terhadap tayangan televisi yang dirasakan kurang pas. Sementara itu, orang tua sendiri terus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Mungkin kita (orang tua) perlu merenungi temuan Coles, bahwa jauh lebih penting menciptakan keluarga yang harmonis dibandingkan menyalahkan tayangan-tayangan televisi, karena faktor keharmonisan keluarga bisa menangkal pengaruh negatif televisi. Keluarga dituntut untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Menjaga komunikasi dan menanamkan nilai serta norma-norma yang baik kepada anak. Begitu pun para pengelola stasiun televisi hendaknya mempunyai tanggung jawab moral terhadap acara-acara yang ditayangkannya, tidak sekedar mencari untung (kue iklan) dari tayangan acara.

Stasiun televisi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Mereka mempunyai tanggung jawab menjaga sekaligus meningkatkan nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk mendidik anak-anak dan menjadikan televisi sebagai media pembelajaran yang positif bagi mereka.*** 

Penulis, dosen di Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi – Universitas Padjadjaran, Pengajar mata kuliah bidang televisi.

Nasib Televisi Lokal


Oleh DEDE MULKAN

TRAGIS betul nasib televisi lokal. Ketentuan bahwa televisi swasta yang memiliki siaran nasional wajib membentuk televisi jaringan lokal, ternyata baru akan diberlakukan tegas sampai tahun 2010. Demikian hasil Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Bali, Selasa (31/7). Rakornas yang diikuti oleh 21 KPID seluruh Indonesia (termasuk KPID Jawa Barat) itu boleh dikatakan telah “mengecewakan” para pengelola televisi lokal.

Betapa tidak, ini artinya sampai tiga tahun ke depan, televisi swasta itu masih boleh “berkeliaran” melakukan siaran melintasi batas cakupan wilayah. Kondisi ini jelas-jelas merugikan keberadaan dan masa depan televisi lokal yang ada di daerah, termasuk TV lokal yang ada di Jawa Barat.

Padahal salah satu butir resolusi hasil pertemuan KPID seluruh Indonesia sebelumnya di Batam, menyatakan secara tegas akan menghentikan siaran dari stasiun televisi nasional yang tidak membangun sebuah stasiun jaringan untuk memancarkan siarannya ke seluruh daerah di tanah air. Menurut hasil pertemuan itu, ketegasan butir resolusi itu diambil semata-mata karena amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam aturan tersebut, memang telah diatur bahwa setiap industri televisi swasta yang memiliki siaran secara nasional diwajibkan membentuk induk dan jaringan lokal atau dengan sistem stasiun lokal. “Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran” (pasal 20, UU No. 32).

Daerah Jawa Barat yang notabene memiliki jumlah televisi lokal paling banyak (?) dibandingkan dengan daerah lain, tentu merasa dirugikan dengan adanya kelonggaran tersebut. Bahkan mungkin juga pengelola stasiun televisi lokal di provinsi lain. Padahal rencananya ketegasan pasal 20 itu harus sudah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun ini. Namun, apa kenyataannya!

Patut kita pertanyakan di sini, tentang upaya lobi-lobi atau bargaining position yang telah dilakukan oleh 21 wakil dari KPID seluruh Indonesia di dalam forum tersebut. Bukankah setiap KPID membawa amanat dan misi ideal kedaerahan masing-masing untuk turut membantu dan menjaga keberlangsungan stasiun televisi lokal di daerahnya?

Ketua KPI Pusat dalam forum Rakornas di Bali itu mengatakan bahwa keputusan yang diambilnya itu telah mengakomodasi kepentingan stasiun televisi swasta. Akan tetapi sayangnya, keputusan itu justru tidak mengakomodasi kepentingan stasiun televisi lokal di daerah. Lalu mengapa KPID begitu mudahnya menapikan salah satu butir resolusi hasil pertemuan KPID seluruh Indonesia enam bulan sebelumnya di Batam! Mengamati kasus ini, saya hanya ingin mengatakan, bahwa: “Inilah yang akan terjadi jika ada pihak yang pakuat-pakait berada di dalam sistem, pasti akan terjadi benturan kepentingan”.

Selama ini, teman-teman di KPID selalu mengatakan bahwa salah satu alasan penghentian siaran (penerapan pasal 20 UU No. 32) itu untuk menciptakan dan mewujudkan diversity of content and diversity of ownership di ranah penyiaran Indonesia. Sehingga dalam “resolusi Batam” semua KPID yang ada di Indonesia sepakat meminta kepada pemilik lembaga penyiaran, khususnya jasa penyiaran televisi yang selama ini melakukan siaran nasional (baca: tv nasional) untuk melakukan penyesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2002 sebelum batas waktu yang ada dalam resolusi tersebut, yakni sebelum 28 Desember 2007.

Nasib tv lokal

Dengan telah diputuskannya hasil Rakornas KPI di Bali dengan keputusan yang (sekali lagi) sangat mengecewakan kita semua itu, tentu perjalanan hari-hari ke depan dari keberadaan televisi lokal (termasuk yang ada di Jawa Barat) akan semakin berat. Keberlangsungan televisi lokal akan semakin terpuruk karena “jatah” napas dan energinya “dicaplok” oleh televisi nasional yang bebas melakukan siaran ke seluruh wilayah nusantara.

Memang ada beberapa pihak yang percaya bahwa pada akhirnya nasib stasiun televisi–baik tv lokal maupun nasional–akan ditentukan oleh hasil karya berupa program yang dijualnya kepada masyarakat penonton. Jika program-program yang ditayangkan itu memang berkualitas, stasiun televisi tersebut akan memetik buah manis dari kualitas program yang dibuatnya. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang karut-marut dan penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, hampir mustahil stasiun televisi lokal bisa membuat program yang melebihi kualitas televisi nasional.

Dilihat dari kualitas SDM, ketersediaan dana, fasilitas penunjang siaran, kondisi televisi lokal jauh ketinggalan dibandingkan dengan televisi nasional. Sangat tidak mungkin jika televisi lokal harus “bersaing” dengan televisi yang ada di pusat dalam menghasilkan program-program yang berkualitas. Oleh karena itu, satu-satunya sandaran dan harapan yang didambakan oleh para pengelola stasiun televisi lokal adalah ketentuan yang ada di Pasal 20 UU No. 32 tadi.

Namun, ketika satu-satunya harapan itu pun kini telah pupus (paling tidak sampai tahun 2010), nasib dan keberadaan televisi lokal pun kini merana kembali, hari-hari ke depan entah bagaimana nasibnya.

Pada awalnya kita semua berharap bahwa kehadiran sejumlah stasiun televisi lokal di daerah yang diakomodasi lewat UU No. 32 itu, bisa menumbuhkan iklim investasi yang positif di daerah. Karena dengan berdirinya sebuah stasiun televisi di daerah, akan bermunculan bidang usaha lain, seperti biro iklan, stasiun televisi jaringan (pusat) di daerah, atau minimal bisa terserapnya sejumlah tenaga kerja di daerah. Gairah ekonomi di daerah pun diharapkan akan semakin meningkat dengan hadirnya stasiun televisi lokal yang sehat dan hidup mapan.

Oleh karena itu pada awal proses kelahirannya, UU No. 32 ini juga diilhami oleh semangat otonomi daerah agar kehidupan perekonomian di daerah bisa hidup dan bergairah melalui investasi pada stasiun televisi lokal. Namun, ketika semangat yang melahirkan undang-undang ini tidak lagi bisa dijalankan (baca: dicabut), tentu saja semangat UU No. 32 itu sudah kehilangan “roh” nya.

Pemerintahan daerah tentu saja tidak bisa tinggal diam dengan kondisi dan keberlangsungan stasiun televisi lokal ke depan pascahasil keputusan KPI tersebut. Bagaimanapun, pemerintah provinsi harus turut memikirkan langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh stasiun televisi lokal di daerahnya. Sebab, sekali lagi, dengan hidup dan berkembangnya stasiun televisi lokal di daerah secara mapan, secara tidak langsung iklim investasi di daerah pun akan turut berkembang.

Salah satu saran yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini adalah dengan cara membantu televisi lokal di bidang SDM, misalnya. Kalau selama ini kita merasa yakin bahwa jika sebuah program televisi yang baik akan menarik minat para pemasang iklan, bantuan pemda bisa dimulai dari sana. Bantulah para pengelola stasiun televisi lokal itu dengan ketersediaan SDM yang andal untuk menjalankan stasiun televisi lokal yang mapan. Caranya, bisa dengan mengadakan diklat gratis bagi para pengelola SDM televisi lokal yang dananya disediakan pihak pemda.

Namun, jika pihak pemerintah daerah tidak “merasa peduli” dengan nasib yang kini tengah dialami oleh stasiun televisi lokal, cara lain yang mungkin bisa ditempuh pengelola stasiun televisi lokal, adalah dengan cara mengajukan semacam class action. Pengelola stasiun televisi lokal yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia bersatu untuk “menggugat” (baca: mempertanyakan) kembali hasil keputusan KPI Pusat tersebut.

Bukankah KPI sebagai sebuah lembaga independen publik yang notabene dipilih oleh rakyat, tidak bisa hanya membela kepentingan pihak stasiun televisi swasta (nasional). KPI harus berada di antara kepentingan stasiun televisi lokal dan televisi nasional. Hasil keputusan Rakornas KPI itu jelas-jelas hanya menguntungkan stasiun televisi nasional dan sangat merugikan stasiun televisi lokal di daerah.

Lalu, kapan nasib televisi lokal bisa menghirup udara yang lebih segar yang penuh dengan “kue-kue” iklan di daerah, jika KPI tidak berpihak kepadanya.*** 

Penulis, dosen mata kuliah bidang Televisi pada Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, kini sedang mengikuti program S-3 Komunikasi di Unpad.

Hari Anak tanpa Televisi


Oleh DEDE MULKAN

HARI Minggu, 23 Juli 2006 adalah Hari Anak Indonesia. Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA)/Komunitas TV Sehat, menyatakannya sebagai “Hari tanpa TV” sebagai bentuk keprihatinan terhadap tayangan televisi yang tidak aman dan tidak bersahabat untuk anak. Pada hari itu para orang tua diharapkan tidak menghidupkan televisi sehari penuh dan mengajak anak-anaknya untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Keberhasilan dari gerakan ini akan membuktikan bahwa apabila masyarakat bisa bersatu menolak perilaku industri televisi, sejak itulah kita berharap ada perbaikan dari para pengelola televisi. Efektifkah gerakan seperti ini?

Televisi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan melihat, orang menjadi lebih percaya. Apa yang tampak di televisi dianggap sebagai realitas bermakna. Munculnya rasa takut merupakan contoh efek segera (emotional effect) akibat menonton televisi. Beberapa ahli menunjukkan adanya potensi imitasi atau peniruan sebagai efek segera yang sering muncul di masyarakat atas tayangan kekerasan di televisi. Sedangkan efek jangka panjang adalah berupa habituation, yaitu orang menjadi terbiasa dengan iklim kekerasan dan kriminal. Akibatnya orang menjadi tidak peka, permisif, dan toleran terhadap kekerasan itu sendiri.

Masih ada stasiun televisi yang tidak menyesuaikan jam tayangnya dengan kegiatan wajib anak. Sekolah, tidur siang, maupun belajar, terganggu karena anak ingin menonton televisi. Psikolog anak dari Universitas Indonesia, Mayke S Tedjasaputra, mengungkapkan, televisi semakin menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Televisi bisa ada di ruang tamu, ruang tidur, ruang tidur anak, dapur, bahkan di garasi. Sejak bangun pagi, televisi sudah dinyalakan dan dikonsumsi.

Mayke menyarankan, sebaiknya anak yang berusia 0-3 tahun sama sekali tidak boleh menyaksikan televisi. Karena menurut penelitian di Amerika Serikat, anak usia satu tahun yang mengonsumsi televisi selama tiga jam sehari dapat stimulus berlebihan. Akibatnya, konsentrasi anak akan terganggu saat mengerjakan sesuatu. Pada anak usia di bawah lima tahun, stimulus akan diterima oleh sistem limbic. Reaksinya ialah menyerang balik atau takut. Muncullah sifat agresif atau impulsif, termasuk mengikuti adegan yang berbahaya di televisi.

Walaupun bukan media interaktif bagi anak-anak, televisi termasuk medium yang sangat diminati oleh mereka. Ini karena televisi bersifat audio visual, mampu menghadirkan kejadian, peristiwa, atau khayalan yang tak terjangkau pancaindra ke dalam ruangan atau kamar anak-anak. Anak-anak juga mampu mengingat 50 persen dari apa yang mereka lihat dan dengar kendati ditayangkan sekilas.

Dari penelitian terhadap 260 anak-anak sekolah dasar di Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) mecatat, televisi ternyata medium yang banyak ditonton dengan alasan paling menghibur. Kenyataan ini menunjukkan bahwa anak-anak tak mungkin “diisolasi” dari televisi.

Posisi anak-anak atas tayangan televisi memang sangat lemah. Hal ini berkaitan dengan sifat anak yang di antaranya: pertama, anak sulit membedakan mana yang baik atau buruk serta mana yang pantas ditiru atau diabaikan. Kedua, anak tak memiliki self-censorship dan belum memiliki batasan nilai. Ketiga, anak nonton bersifat pasif dan tidak kritis. Akibatnya, semua yang ditayangkan akan dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Sifat-sifat itu tentu saja sangat rentan bila tayangan film, kartun, sinetron, infotainment, kuis atau video klip mengandung adegan antisosial seperti kekerasan dan pornografi. Lebih-lebih keberpihakan tayangan televisi komersial di Indonesia kepada anak-anak masih jauh.

Hasil penelitian dua tahun silam bahkan menunjukkan acara anak-anak di seluruh televisi swasta hanya 32 jam dari kebiasaan anak-anak Indonesia menonton selama 68 jam dalam sepekan. Ini berarti selama 36 jam anak-anak menonton acara televisi yang hanya pantas ditonton orang dewasa. Fantastik, luar biasa!

Penelitian lain di Amerika Serikat, menunjukkan jika seorang anak telah menamatkan SMA, berarti ia telah menghabiskan waktu sekira 15.000 jam untuk menonton televisi. Jumlah waktu ini lebih banyak daripada yang dipakainya untuk kegiatan apa pun kecuali tidur. Ini berarti pula bahwa selama 15.000 jam itu ia telah diperhadapkan dengan 350.000 iklan dan telah menyaksikan 18.000 adegan pembunuhan di televisi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau setiap anak rata-rata menonton televisi selama 3 jam sehari maka dalam setahun ia sudah menghabiskan 1.095 jam. Dan kalau ia sudah mulai menonton sejak umur 4 atau 5 tahun, pada waktu lulus SMA, sama seperti di Amerika, ia juga sudah menghabiskan sekira 15.000 jam untuk nonton televisi. Namun kita masih patut bersyukur, karena jika ditinjau dari segi moral dan sadisme, televisi Indonesia masih relatif jauh lebih baik daripada siaran televisi di Amerika atau di negeri-negeri lain yang sudah maju.

Kekerasan yang ditayangkan di TV tak hanya muncul dalam film kartun, film lepas, serial, dan sinetron. Adegan kekerasan juga tampak pada hampir semua berita, khususnya berita kriminal. TV swasta di Indonesia terkadang lebih “kejam” dalam menggambarkan korban kekerasan, misalnya dengan ceceran darah atau meng-close up korban.

Bila ditarik lebih ke belakang, pemeriksaan terhadap isi televisi dilakukan karena ada kepercayaan yang tinggi bahwa media-terutama televisi-memiliki pengaruh kuat pada penontonnya. Dalam kajian komunikasi yang klasik dan dominan, “pengaruh media” mengalami pasang surut. Akan tetapi, secara umum, teori efek media telah beranjak dari limited-effects di tahun 1950-1960-an ke powerful-effects di tahun 1980-1990-an. Alhasil, sebagian besar ahli komunikasi masa kini percaya media memiliki kekuatan besar memengaruhi khalayak.

Mengutip penelitian di AS, Guntarto mengatakan, penonton setia TV adalah anak-anak. Dalam setahun, mereka menonton 14.000 adegan yang terkait dengan masalah seksual, dijejali 200.000 spot iklan, dan 200.000 adegan kekerasan. Sementara di Indonesia, 60 persen dari responden YKAI mengatakan, acara yang mereka suka ternyata bukan acara yang khusus ditujukan untuk pemirsa anak-anak, tetapi acara seperti telenovela dan sinetron.

Dampak yang dikhawatirkan dari tayangan televisi terhadap anak-anak adalah, anak hanya diberi gambaran kehidupan orang-orang kaya dalam sinetron, tanpa tahu bagaimana proses “idola” mereka di layar kaca itu menjadi kaya. Anak-anak tak paham bahwa apa yang digambarkan sinetron hanyalah acara yang sengaja dikemas untuk menarik perhatian pemirsa dengan tujuan akhir keuntungan bisnis.

Kekerasan yang muncul di layar kaca juga memungkinkan anak berpikir bahwa kekerasan adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka bisa melakukan kekerasan, tanpa merasa bersalah. Anak-anak juga menjadi terbiasa berteriak, mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, karena itulah yang mereka lihat dan dilakukan orang-orang dewasa di TV.

Meski diakui, di sisi lain tayangan televisi sebenarnya memiliki manfaat positif, misalnya, anak bisa belajar bahasa lewat TV, film-film dokumenter bisa menambah pengetahuan anak tentang ilmu, sejarah, maupun geografi. Tentu saja, nilai positif TV itu bisa diperoleh anak-anak, bila acara yang ditampilkan pun sesuai dengan kebutuhan mereka. Acara Discovery merupakan salah satu program tayangan yang bernilai positif untuk anak-anak.

Di televisi Indonesia, program yang juga layak disimak oleh anak-anak kita adalah acara Surat Sahabat yang merupakan program semi dokumenter produksi divisi News Trans TV, ditayangkan setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Program ini diharapkan menjadi alternatif tontonan bagi anak-anak yang menghibur sekaligus mendidik. Surat Sahabat mencoba menayangkan beragam budaya di Indonesia dari perspektif anak-anak. Mulai dari adat istiadat, permainan tradisional, hingga isu-isu lingkungan.

Di sisi lain, televisi dapat pula berfungsi sebagai media pendidikan. Pesan-pesan edukatif baik dalam aspek kognitif, apektif, ataupun psiko-motor bisa dikemas dalam bentuk program televisi. Secara lebih khusus televisi dapat dirancang/dimanfaat-kan sebagai media pembelajaran. Pesan-pesan instruksional, seperti percobaan di laboratorium dapat diperlihatkan melalui tayangan televisi. Televisi juga dapat menghadirkan objek-objek yang berbahaya seperti reaksi nuklir, objek yang jauh, objek yang kecil seperti amuba, dan objek yang besar secara nyata ke dalam kelas. Keuntungan lain, televisi bisa memberikan penekanan terhadap pesan-pesan khusus pada peserta didik, misalnya melalui teknik close up, penggunaan grafis/animasi, sudut pengambilan gambar, teknik editing, serta trik-trik lainnya yang menimbulkan kesan tertentu pada sasaran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Masalahnya adalah, persaingan di antara stasiun televisi kini semakin ketat. Mereka bersaing menyajikan acara-acara yang digemari penonton, bahkan tanpa memerhatikan dampak negatif dari tayangan tersebut. Padahal penonton televisi sangatlah beragam, di sana terdapat anak-anak dan remaja yang relatif masih mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Sementara itu para orang tua terus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tanpa memperdulikan kondisi yang tengah terjadi antara televisi dan anak-anaknya.

Mungkin kita (para orang tua) perlu merenungi temuan Coles, bahwa jauh lebih penting menciptakan keluarga yang harmonis dibandingkan menyalahkan tayangan televisi, karena faktor keharmonisan keluarga bisa menangkal pengaruh negatif televisi. Di sini jelas perlu adanya keseimbangan antara keluarga (orang tua) dan pihak stasiun televisi. Keluarga dituntut untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Menjaga komunikasi dan menanamkan nilai serta norma agama pada anak. Begitu pun para pengelola stasiun televisi hendaknya mempunyai tanggung jawab moral terhadap acara-acara yang ditayangkannya.

Stasiun televisi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan sekaligus meningkatkan nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk mendidik anak-anak.

Jadi, prinsip yang harus dipegang adalah: “Jika dirasakan merugikan, matikan televisi Anda sekarang juga….!!! *** 

Penulis, dosen di Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Pengajar mata kuliah bidang Televisi. Anggota SC Bandung Spirit TV Watch.

Ayo Bangkitlah Televisi Lokal !

OLEH: DEDE MULKAN

 
 
               BULAN Agustus ini, disebut-sebut sebagai “bulan pertelevisian”, karena kebetulan ada 4 Stasiun televisi yang merayakan hari jadinya di bulan ini. TVRI yang berusia 44 tahun, RCTI memasuki usia ke-17, lalu SCTV menginjak angka 16 tahun dan Lativi yang berumur 4 tahun.
               Seperti sudah menjadi tradisi, kegiatan memeringati hari kelahiran, dijadikan sebagai masa untuk “memanjakan” pemirsanya. Menayangkan aneka hiburan yang spesial, musik spesial, film spesial dan tayangan khusus puncak acara hari jadi yang juga sangat spesial. Para pengelola stasiun televisi seperti lupa bahwa moment hari ulang tahun selayaknya dijadikan sebagai kesempatan untuk “mengaca diri” melihat perjalanan setahun ke belakang; apa prestasi yang sudah dicapai dan apa rencana pengembangan setahun ke depan.
               Hampir jarang (untuk mengatakan tidak ada), stasiun televisi yang tengah berulang tahun mengadakan semacam workshop atau open house kepada publik untuk meminta masukan-masukan bagi kemajuan stasiunnya. Padahal, dalam kesempatan seperti itulah, semestinya para pengelola stasiun televisi melakukan semacam “refleksi” ke dalam, untuk mengetahui sudah seberapa jauh stasiun televisi-nya berjalan di atas rel yang benar, dan sudah seberapa besar ia melenceng menuju jalan yang “menyesatkan” !
               Tapi, baiklah suasana suka dan duka yang menyertai perayaan hari ulang tahun mereka –para pengelola stasiun televisi itu-- tidak perlu kita usik. Mungkin mereka telah melupakan upaya-upaya hakiki yang mesti dilakukan untuk  melakukan evaluasi diri ke dalam. Tulisan ini pun, anggap sajalah sebagai sebuah “kado pahit” bagi sejumlah stasiun televisi yang kini tengah merayakan ulang tahun....
 
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab ?
               Rasanya sudah “bosan” bibir ini mendengar berbagai seminar dan lokakarya yang membahas tentang betapa tidak pedulinya pengelola stasiun televisi terhadap publiknya. Sudah sering pula mata ini membaca berbagai tulisan yang bernada kritik terhadap pengelola stasiun televisi yang lebih mengutamakan unsur bisnis ketimbang unsur idealisme sebuah media penyiaran. Tokh hingga detik ini, tetap saja stasiun-stasiun televisi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap penontonnya, mengabaikan keluhan dari pemirsanya dan membiarkan “kebodohan” itu terus ditayangkan.
               Stasiun televisi, telah menjadikan dunia anak-anak menjadi tidak indah lagi, lantaran ke hadapan mereka disajikan ceceran darah dan kekerasan. Televisi pun kini tidak lagi membuat para remaja mau berjuang keras menggapai cita-cita yang diidamkannya, lantaran setiap saat kepada mereka disuguhkan sinetron-sinetron tidak mendidik, yang membuat mereka menjadi malas dan tidak mau berusaha keras. Mereka seolah hidup dalam dunia mimpi yang indah, tanpa harus berjuang bersusah payah.
               Bagi kaum ibu-ibu rumah tangga pun, televisi telah “merusak” nilai-nilai moral yang hakiki yang selama ini dipegang teguh mereka. Lewat tayangan infotaintment, kini ibu-ibu telah memiliki frame  tersendiri dalam menilai sesuatu yang benar atau yang salah. Sebagai contoh, nilai-nilai sakral ikatan pernikahan yang harus dijaga dan dipertahankan, kini dianggap sebagai sesuatu yang tidak luhur lagi. Pasalnya, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, tayangan-tayangan infotaintment seolah-olah telah “membenarkan” hal-hal yang sesungguhnya sangat  “tidak dibenarkan”.
         Kalau sudah begini keadaannya, lantas siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas rusaknya nilai-nilai moral di masyarakat kita, akibat tayangan televisi itu. Siapa yang harus mengingatkan dan menyadarkan para pengelola stasiun televisi itu, kalau tayangan-tayangannya telah berdampak terlalu jauh, mengubah sikap, perilaku dan batas-batas tradisi yang selama ini selalu dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat. Tidak mengherankan jika PB NU pernah menghimbau kepada warga Nahdiyin khususnya  dan umat Islam pada umumnya, untuk tidak menonton –bukan mengharamkan-- tayangan yang cenderung mengandung gibah (menjelek-jelekkan orang lain) dan menimbulkan perselisihan (mengundang fitnah bagi orang lain).
         Ketika stasiun televisi akan membuat sebuah program tayangan, mereka tidak didasarkan atas hasil riset khalayak yang memadai, melainkan atas kecenderungan yang sedang trend saat itu. Sudah menjadi pemandangan umum kita saksikan di layar kaca, jika  tayangan kriminal lagi naik daun, hampir semua televisi berlomba "berdarah-darah." Ketika tayangan televisi bernuansa seksualitas mendapat rating yang  bagus, seluruh stasiun televisi ramai-ramai menayangkan  talkshow dan sinetron komedi soal seks. Dan ketika tayangan bergeser ke arah mistis,  hampir semua stasiun televisi pun berjualan "siksa kubur." Kondisi demikian tentu saja sangat memprihatinkan, karena publik tak punya kesempatan untuk menikmati keberagaman isi siaran televisi.
 
Tumbuhkan Stasiun Televisi Lokal
         Pangkal keruwetan lahirnya tayangan televisi yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya lokal, sesungguhnya berawal dari konsep siaran televisi nasional. Padahal dalam Pasal 20, Undang-Undang Siaran No. 32/2003,  nyata-nyata disebutkan bahwa: “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran”.
               Kini kita harus mau merubah cara pandang kita tentang isu “televisi nasional” dengan ”televisi lokal”. Stasiun televisi nasional adalah stasiun-stasiun di Jakarta yang mampu menjangkau siarannya ke seluruh Indonesia, dengan hanya menggunakan stasiun relay di luar Jakarta. Kita harus berani menolak konsep keberadaan stasiun seperti ini karena hal itu tidak saja berkenaan dengan materi siaran yang kurang sesuai dengan budaya lokal, melainkan lebih karena merupakan amanat dari sebuah undang-undang. Kita harus turut mengkampanyekan penegakan UU Siaran No. 32/2002, kaitannya dengan usaha-usaha demokratisasi dan desentralisasi bidang penyiaran. 

            Namun demikian, penolakan terhadap keberadaan stasiun televisi nasional, tidak berarti penolakkan terhadap ”siaran televisi nasional’. Artinya, siaran yang dipancarkan oleh stasiun-stasiun televisi di Jakarta itu bisa saja menjangkau seluruh Indonesia, namun harus melalui perantaraan stasiun televisi lokal yang berada di luar Jakarta melalui sebuah sistem jaringan stasiun televisi.

            Lahirnya Undang-Undang Siaran No. 32/2002, berusaha mengembalikan sistem pertelevisian itu ke rel yang semestinya. Stasiun televisi yang dikenal dalam undang-undang itu adalah stasiun lokal dengan sistem jaringan. Sistem inilah yang dirasakan paling pas karena Indonesia  adalah negara yang sangat luas dengan konteks politik, sosial budaya dan ekonomi yang sangat beragam.

            Konsep sistem televisi sentralistik yang seluruhnya ditentukan oleh Jakarta akan berdampak lebih buruk karena siaran sepenuhnya datang dari Jakarta, hak masyarakat lokal untuk menentukan siaran yang pantas dengan kebutuhan mereka menjadi terabaikan. Bila di setiap daerah ada stasiun televisi lokal yang menjadi bagian dari jaringan siaran televisi nasional, masyarakat di daerah itu bisa mengintervensi stasiun televisi ketika ada siaran yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi di daerahnya.

            Secara ekonomi, sistem sentralistik bisa saja menghancurkan potensi ekonomi lokal. Karena dalam sistem yang berlaku saat ini, semua pengiklan harus membayar ke  stasiun nasional di Jakarta tanpa ada sedikit pun uang yang  mengalir ke daerah. Tragisnya lagi, para pengiklan di daerah pun lebih tertarik untuk pergi ke Jakarta, jika ingin berkampanye melalui televisi. Tidak ada peluang bagi daerah untuk mengembangkan stasiun televisi, rumah produksi, biro iklan, lembaga pendidikan untuk SDM televisi, dan beragam lembaga ekonomi yang merupakan bagian dari industri pendukung televisi. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat otonomi daerah, seperti diisyaratkan pada awal lahirnya UU No. 32/2003 tersebut.

               Karena alasan-alasan itulah, maka kini sangat relevan jika kita dukung lahir, tumbuh dan berkembangnya televisi-televisi lokal yang ada di daerah. Semua pihak yang terkait dengan penyiaran harus mendukung pengembangan kapasitas media lokal. Misalnya, mengadakan training yang sistemik bekerjasama dengan universitas-universitas lokal, kemudian televisi nasional juga membuka diri untuk memberikan kesempatan magang, dan lain-lain.
         Memang, semestinya yang mengatur semua ketentuan itu adalah lembaga independen yang telah ditugasi negara untuk hal itu. Dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik yang ada di Pusat maupun di Daerah, dituntut berperan lebih aktif lagi dalam memberdayakan masyarakat lokal untuk turut menumbuhkembangkan keberadaan televisi lokal. KPI harus mempunyai manajemen yang solid untuk mengatur sistem penyiaran yang belum sempurna. Mungkin bisa mengacu pada FCC di Amerika yang sangat profesional, berwibawa dan dihormati baik oleh industri penyiaran maupun oleh publik.
               Tanpa ada keinginan dari KPID untuk turut memikirkan keberadaan, kemajuan dan keberlangsungan stasiun televisi lokal di daerahnya –apalagi jika tersirat niatan untuk mempersulit kehadiran televisi lokal-- maka tetap saja situasinya akan seperti sekarang. Harapan untuk menumbuhkan stasiun televisi lokal yang ideal dan mampu mendongkrak ekonomi daerah, mungkin hanyalah mimpi yang entah kapan akan kesampaian…..****

————————————————-

 (Drs. Dede Mulkan, M.Si. , adalah Dosen di Jurusan Ilmu Jurnalistik Fikom-Unpad Bandung, mengajar Mata Kuliah bidang Pertelevisian, Anggota SC Bandung Spirit TV Watch) **

Peran Media Lokal dalam Pembelajaran Politik

Oleh: DEDE MULKAN

 

            Sebanyak 29 persen masyarakat Jawa Barat diprediksi bersikap apatis atau tidak peduli terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2008, pemicunya karena ketidaktahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilgub itu sendiri. Demikian hasil survei perilaku pemilih yang dilakukan Puskaptis (Kompas, 17/3). Dalam berita itu juga dikatakan bahwa partai politik maupun petugas Komisi Pemilihan Umum kurang gencar memberikan sosialisasi pilgub.

Fakta ini tentu saja membuat kita “kaget” sekaligus merasa prihatin. Angka yang mencapai hampir 30 persen, tentu bukan jumlah yang kecil dari hampir 28 juta pemilih yang ada di Jawa Barat. Angka ini paling tidak juga mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berjalan dengan baik. Upaya penyadaran masyarakat untuk “melek” politik melalui partisipasi dalam pilkada Jabar belum mencapai harapan yang diinginkan.

Walaupun dikatakan, bahwa penyebabnya adalah karena kurang gencarnya petugas KPUD dan partai politik dalam memberikan sosialisasi pilgub, namun kondisi ini semestinya juga menjadi keprihatinan kalangan pengelola media massa di Jawa Barat. Sebab bagaimanapun, media memiliki peran yang teramat penting dalam proses sosialisasi (baca: pembelajaran politik) Pilkada Jabar 2008 ini. Keberadaan media di tengah sistem politik, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik itu sendiri. Siebert (1956), bahkan menyebut, bahwa media massa telah menjadi bagian dari sistem politik, sehingga ia menyebutnya sebagai “kekuatan keempat” (the fourth estate).

Tentu saja julukan sebagai  kekuatan keempat –setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif– bagi kalangan pers bukanlah basa basi. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan di Kota Bandung misalnya, membuktikan bahwa kalangan DPRD telah menjadikan media massa sebagai salah satu kajian yang menentukan diambilnya sebuah keputusan dewan. (Mulkan, Skripsi, 1987).

Lalu, apa peran yang bisa diambil oleh media massa (khususnya yang ada di Jawa Barat) untuk menindaklanjuti hasil temuan di atas. Bukankah sebaiknya media massa bisa mengambil perannya sebagai salah satu fungsi edukasi media atau pencerahan kepada masyarakat Jawa Barat.

Jika kita pilah-pilah, setiap media tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyampaikan informasi kepada khalayaknya. Bagi suratkabar, kelebihan terletak pada pesan-pesan yang “tercetak”, sehingga bisa dibaca berulang-ulang. Sayangnya, tidak semua masyarakat di Jawa Barat sudah “melek” huruf, sehingga bisa saja jangkauannya menjadi sangat terbatas, termasuk daya jangkau media massa cetak ini. Televisi, memiliki kelebihan dalam hal daya tarik pesan melalui gambar dan suara, sehingga pesan bisa lebih cepat dipahami khalayak. Namun kelemahannya, lagi-lagi dalam jangkauan siaran, daya pancar beberapa stasiun televisi lokal di Jawa Barat, tidak dapat diterima di daerah yang jauh dari pusat kota propinsi.

Satu-satunya harapan yang dirasakan efektif dalam sosialisasi pilkada Jabar 2008 adalah melalui radio siaran. Seperti kita ketahui, radio siaran di Jawa Barat ini jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di beberapa wilayah, mulai dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan di Jawa Barat. Radio siaran juga memiliki kelebihan, karena begitu akrabnya media ini di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua radio siaran yang tersebar di wilayah Jawa Barat itu, bahkan menjadi anggota organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jabar. Dengan demikian akan sangat memudahkan dalam koordinasi, terutama kaitannya dengan sosialisasi pilkada Jabar.

Dimana sesungguhnya media massa Jawa Barat (khususnya media radio) bisa ambil peranan dalam upaya sosialisasi (pencerahan) pilkada kepada masyarakat. Jangan-jangan yang semula ingin ambil bagian sebagai media yang turut membantu dalam sosialisasi pilkada, namun yang terjadi di tengah jalan justru “terpeleset” dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Walaupun pernah dikatakan oleh para ahli komunikasi, bahwa sangat tidak mungkin untuk menemukan pers sebagai lembaga yang benar-benar netral (obyektif) –tidak berpihak kepada kepentingan tertentu– namun pada gilirannya sikap netral dan keinginan untuk selalu bersikap obyektif itu, harus menjadi amunisi yang tak pernah padam dalam diri insan pers.

Masalahnya adalah, seberapa teguh pengelola media memiliki sikap untuk mempertahankan kenetralannya. Seberapa besar godaan uang akan membuat kalangan pers “terpeleset” menjadi media partisan. Betul apa yang dikatakan oleh Dian Wardiana, salah seorang anggota KPID Jabar ketika diwawancara oleh RRI Bandung, bahwa Pilkada itu diadakan hanya lima tahun sekali. Sementara pers/media massa harus hidup selamanya dan mendapat simpati yang tidak terbatas dari masyarakat. Jika sekali saja dalam lima tahun itu, media massa sudah terpeleset dengan menentukan pilihan untuk tidak bersikap netral, maka itu berarti media (mungkin) hanya akan hidup untuk lima tahun itu.

Pengalaman terdahulu selalu membuktikan, bahwa jika media yang terlalu memperlihatkan sikap partisan terhadap kepentingan sebuah golongan, maka ia tidak akan bisa bertahan lama. Media itu akan segera gulung tikar seiring dengan semakin “pudarnya” pihak yang “dibela” oleh media tersebut. Ini artinya, jika media tiak mampu lagi bersikap obyektif  (netral) dalam pilkada Jabar, maka sebenarnya media itu tengah “menggali lubang kuburnya” sendiri. Maka semestinya tidak ada kata kompromi untuk sebuah obyektifitas !

Kembali kepada persoalan semula, bahwa dalam upaya sosialisasi pilkada Jabar dan sebagai bentuk sumbangan media dalam pilkada, adalah dengan menyediakan ruang yang lebih banyak bagi upaya pencerahan dan pembelajaran politik bagi masyarakat luas. Beberapa media cetak di Jawa Barat, sejauh ini memang telah melakukan hal itu. Namun apa mau dikata, jika hasil sebuah survai membuktikan –seperti dikemukakan di atas, bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Jabar, diprediksi akan hilang hampir 30 persen. Ini artinya bahwa upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh kalangan pengelola media massa di Jawa Barat, masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Obyektifitas atau besikap netral untuk tidak tergoda menjadi partisan dari pihak tertentu, merupakan kata kunci yang harus dipertahankan sampai kapan pun oleh kalangan pengelola media. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin akan terasa begitu berat untuk dilaksanakan, namun suatu saat nanti sejarah pasti akan mencatat, bahwa kesuksesan pesta demokrasi di Jawa Barat, juga menjadi bagian yang teramat penting dari keberadaan media massa di daerah ini. Biarkan sejarah yang akan mencatatnya dengan tinta emas, dan biarkan masyarakat Jawa Barat yang akan menilainya dengan sebuah senyuman yang sangat membanggakan. Bahwa media massa di Jawa Barat telah mampu bersikap netral dalam perhelatan akbar demokrasi itu….****

————————–

(Dede Mulkan, Dosen di Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi – Unpad)

Mau ke Mana Televisi di Negeri Ini?

Oleh DEDE MULKAN

Idealnya keberadaan media massa harus dapat menciptakan peradaban bangsanya agar bisa menapaki kehidupan yang lebih baik. Televisi swasta sudah ada hampir 20 tahun, tetapi belum banyak melakukan kiprah untuk melepaskan bangsa ini dari keterpurukan.

Inginnya media menjadi pelopor utama dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa ini, termasuk memberikan motivasi agar masyarakat bisa lebih optimistis menatap masa depannya. Namun, apa boleh buat, inilah fakta yang terjadi. Kehadiran media massa belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Terlebih lagi bagi media televisi. Beban itu semestinya semakin besar karena televisi disebut-sebut memiliki pengaruh yang sangat kuat dibandingkan dengan media-media lainnya. Sebagai media elektronik, kehadiran televisi menggunakan ranah publik berupa frekuensi milik publik dan melakukan penetrasi ke rumah-rumah pribadi secara langsung tanpa “permisi”. Karena itu, siapa pun tidak bisa mengelak dari terpaan media tersebut.

Lingkungan akademisi biasanya paling keras menyoroti media televisi ini karena dipengaruhi oleh para penganut paradigma media critical dari kelompok Frankfurt School (1930) yang dipimpin Theodor Adorno dan Max Hockheimer. Mereka memberikan perhatian khusus pada kualitas komunikasi dan kehidupan manusia, terutama pada isu ketidaksamaan (inequality) dan penindasan (oppression).

Para pengelola media televisi rasanya belum optimal menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dahsyat untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Berbagai keluhan terhadap program-program yang ditayangkan televisi sering dilontarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Namun, seiring dengan itu pula program sejenis masih tetap ditayangkan. Bahkan, ada kecenderungan para pengelola televisi swasta berlomba-lomba mencari keuntungan tanpa menghiraukan dampak yang mungkin ditimbulkan akibat “keserakahan” tersebut. Program ikut-ikutan

Industri televisi Indonesia sedang mengalami era foolish or perish. Mereka yang menolak menayangkan program yang sedang menjadi tren -walaupun program itu berselera rendah dan tidak mencerdaskan- akan tergilas oleh kompetitor yang tidak ragu berbuat apa pun demi rating. Karena itu, meski sadar akan kesalahannya, kebanyakan pemimpin industri merasa tak kuasa untuk tidak ikut-ikutan mengambil jalan rendahan. Jika tidak ikut adu goyang dangdut yang amat vulgar dan merangsang, mereka akan terkubur oleh acara dangdut di televisi sebelah.

Produksi program-program massal, ikut-ikutan televisi lain karena sedang laku, seperti itu sudah merupakan keharusan. Pasalnya, keinginan pasar tidak bisa dihindari oleh mereka yang mau bertahan dalam industri yang sangat kompetitif ini. Oleh karena itu, pertanyaannya, sejauh mana sebuah stasiun televisi mau dan berani berpaling untuk tidak menayangkan program berselera rendah, program yang membodohkan bangsa, demi mencapai rating lebih tinggi?

Semua orang yang pernah melihat televisi Indonesia tentu tidak sulit mencerna bahwa pendidikan dan penyadaran publik untuk bisa berpikir cerdas bukan tujuan utama siaran televisi di negeri ini. Industri televisi juga tidak patut disalahkan begitu saja. Sebab, jajak pendapat yang pernah diadakan harian ini menunjukkan bahwa khalayak merasa puas dengan tayangan-tayangan televisi sekarang ini.

Upaya-upaya mengkritisi isi program televisi harus dilakukan karena adanya kepercayaan yang tinggi bahwa media, terutama televisi, memiliki pengaruh kuat pada penontonnya. Memang dalam kajian komunikasi klasik dan dominan, pengaruh media mengalami pasang surut. Akan tetapi, secara umum teori efek media telah beranjak dari limited effects (efek yang terbatas) menjadi powerful effects (efek yang tidak terbatas). Sebagian besar ahli komunikasi massa percaya, media memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi khalayak.

Sebagai salah satu bentuk penyadaran terhadap media (media literacy), kita perlu memahami pula bahwa memang media televisi tidak secara sederhana berpengaruh terhadap penontonnya secara langsung. Persoalannya adalah, apakah kita perlu mengambil risiko itu? Mengapa tidak ditayangkan program-program yang tidak hanya berpatokan pada pasar, tetapi juga yang menurut akal sehat kita sehingga akan mencerahkan dan mencerdaskan penonton.

Jika kita merunut kepada negara demokrasi lain, sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan program-program televisi yang tidak mencerdaskan masyarakat penontonnya. Intinya adalah menghimpun kekuatan masyarakat untuk merespons tayangan media daripada hanya berdiam diri. Salah satu cara “ekstrem” yang sering dilakukan ialah mengancamkan memboikot produk-produk yang beriklan pada program yang dianggap pembodohan.

Namun, apakah mereka-para pengelola stasiun televisi itu-sadar kalau sesungguhnya mereka tengah menyimpan bom waktu yang suatu saat bisa meledak dengan menurunnya nilai-nilai moral dan peradaban umat manusia? “Moratorium” bersama

Hal mendesak yang mungkin bisa kita paksakan untuk segera dilakukan para pengelola stasiun televisi adalah semacam penandatanganan sebuah “moratorium” bersama. Hal itu merupakan semacam “gencatan senjata” di antara pengelola stasiun televisi untuk tidak menayangkan program-program yang dianggap bisa membodohi masyarakat.

Dalam skala kecil dan sebagai sebuah bentuk penyadaran dan pembelajaran terhadap media, khalayak penonton televisi bisa memilah-milah sendiri kepentingannya dalam mengonsumsi media televisi. Cara pandang ini merupakan paradigma dengan melihat motivasi khalayak dalam menentukan fungsional atau tidaknya suatu media dan pesan (Blumler, Katz, 1974). Khalayak dijadikan sebagai titik perhatian utama oleh para pengambil kebijakan (pengelola stasiun televisi) dalam menentukan dan merancang setiap pesan.

Logika ini tidak jauh berbeda dengan pola-pola yang dianut dunia industri yang selalu berorientasi pada pasar. Kriteria dalam rancangan sebuah program adalah kesesuaiannya dengan pangsa pasar pemirsa (market share) yang diantisipasi akan menerima produk tersebut. Produk hanya akan dibuat jika dapat diproyeksikan pasar dan konsumen yang akan menerimanya. Program televisi hanya akan dibuat jika sudah dikenali siapa khalayak yang akan menikmatinya.

Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa menjalankan fungsi imperatif secara obyektif yang menghubungkan warga dengan kehidupan publik. Tujuannya tiada lain ialah melindungi warga dari penetrasi kekuasaan struktural negara, modal, dan sosial (komunalisme ataupun agama). Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menjerumuskannya ke lembah kebodohan.

Inilah sesungguhnya renungan yang paling hakiki dan patut dikedepankan sehubungan dengan peringatan hari jadi sejumlah stasiun televisi pada bulan Agustus ini. Dirgahayu televisi yang telah menjadi media pencerahan bagi masyarakat. DEDE MULKAN Dosen di Jurusan Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran